USKUP YANG MEMINDAHKAN GEREJA KE MEDAN PERANG

“Kalau negara sedang perang,” kata Pak Narto dari balik kemudi, “mungkin Gereja memang enggak bisa duduk nyaman.”

Kalimat itu tinggal di dalam mobil bahkan setelah orang yang mengucapkannya turun untuk membeli bensin.

Anton memandang pompa tua di luar jendela. “Memindahkan pusat Gereja itu maksudnya apa? Kantornya?”

Nancy mengangkat bahu. “Mungkin lemari, stempel, sama orang yang paling hafal naruh kunci.”

“Revolusioner sekali.”

“Jangan meremehkan stempel. Republik ini bisa bubar kalau semua stempelnya hilang.”

Pak Narto masuk lagi sambil membawa tiga botol air mineral. Satu diberikannya kepada Nancy, satu kepada Anton. Botol ketiga ia selipkan di samping rem tangan.

“Pak,” kata Anton, “yang dipindahkan Soegijapranata itu apa sebenarnya?”

Pak Narto menyalakan mesin. “Nah. Kalian cari tahu sendiri.”

“Bapak kan tadi yang mulai.”

“Saya sopir.”

“Sopir yang suka memberi soal.”

“Biar penumpangnya enggak mabuk.”

Mobil bergerak kembali menuju Yogyakarta. Di kejauhan, langit sore mulai berubah warna. Anton membuka ponsel, mengetik nama Soegijapranata, lalu mengernyit melihat terlalu banyak hasil.

Nancy melirik layarnya. “Kalau kamu baca semua malam ini, besok kita pulang dengan gelar doktor.”

“Minimal tahu dulu dia memindahkan apa.”

“Lokasi.”

“Itu jawaban anak yang belum belajar.”

“Dan kamu anak yang baru buka Google sudah merasa sedang riset.”

Anton mematikan layar.

Pak Narto tertawa kecil.

---

Penginapan mereka berada di gang sempit, dua lantai, dengan papan nama yang huruf terakhirnya sudah lepas. Pemiliknya, seorang ibu berkacamata bernama Bu Parti, menyerahkan dua kunci dan menjelaskan bahwa air panas hanya bekerja kalau tidak ada penghuni lain yang sedang mandi.

“Kalau semua mandi?”

“Ya semua belajar menerima kenyataan,” jawab Bu Parti.

Di kamar Anton terdapat satu meja, satu kursi, satu jendela yang tidak bisa menutup rapat, dan tiga stopkontak yang hanya satu berfungsi. Ia menaruh tumbler hitamnya di sudut meja lalu menghubungkan pengisi daya.

Ponselnya langsung bergetar.

Grup pengurus.

Raka, seorang anggota baru, mengirim tangkapan layar. Sebuah diskusi mahasiswa yang rencananya digelar lusa mendadak kehilangan tempat. Pihak kampus mencabut izin aula beberapa jam setelah poster acaranya beredar. Temanya soal penggusuran warga di dekat pembangunan kampus baru.

Bang, boleh pinjam sekretariat? Cuma dua jam. Kursi bawa sendiri.

Belum sempat Anton membalas, sebuah pesan dari Sang Senior muncul.

Jangan bawa organisasi masuk ke urusan yang belum jelas. Kita harus menjaga posisi.

Diikuti satu pesan lagi.

Netral dulu.

Anton membaca kata terakhir itu dua kali.

Masuk akal. Sekretariat bukan miliknya. Acara itu juga bukan agenda organisasi. Kalau ada masalah, nama mereka ikut terseret. Besok ia masih harus mengurus entah apa di Yogyakarta, dan sekarang seorang anak baru memintanya mengambil keputusan dari kamar penginapan dengan jendela rusak.

Ia mengetik:

Untuk sementara cari tempat lain dulu, Ka.

Jempolnya berhenti di atas tombol kirim.

Ketukan terdengar dari pintu.

Nancy berdiri di luar sambil membawa dua bungkus nasi.

“Kamarku tidak punya meja,” katanya. “Jadi aku memutuskan kamarmu fasilitas bersama.”

“Demokrasi macam apa itu?”

“Demokrasi lapar.”

Ia masuk tanpa menunggu izin, memindahkan tumbler Anton, lalu membuka bungkus nasi di atas meja. Anton terpaksa mencabut pengisi daya agar kipas kecil milik Nancy bisa dipasang.

“Ini juga demokrasi?” tanyanya.

“Ini keadaan darurat.”

Anton memperlihatkan pesan Raka.

Nancy membaca seluruh percakapan sambil mengunyah.

“Terus?”

“Ya jangan dulu.”

“Karena?”

“Belum jelas.”

“Yang belum jelas apanya?”

Anton menunjuk pesan Sang Senior. “Risikonya.”

“Oh.”

Nancy mengembalikan ponsel.

“Oh doang?”

“Aku lagi makan.”

“Tapi ekspresimu nyebelin.”

“Ekspresiku netral.”

Anton hendak membalas ketika listrik padam. Kipas berhenti. Kamar langsung sunyi.

Dari lorong terdengar Bu Parti berseru, “Sebentar! Ini kenyataan yang lebih besar!”

Nancy tertawa. Anton tidak.

---

Pagi berikutnya, Pak Narto membawa mereka ke sebuah bangunan lama di pusat kota. Tidak megah. Halamannya teduh, dindingnya pucat, dan beberapa sepeda motor terparkir sembarangan di dekat pintu samping.

“Ini medan perang?” tanya Anton.

“Harus ada ledakan dulu supaya kelihatan penting?” kata Pak Narto.

Mereka masuk ke ruang baca kecil yang menyimpan buku, kliping, dan salinan dokumen sejarah Gereja. Seorang petugas menyerahkan map tipis setelah Pak Narto menyebut nama yang ingin mereka cari.

Anton terlihat kecewa.

“Kenapa?” tanya Nancy.

“Kupikir arsip sejarah itu ruang gelap, sarung tangan putih, terus ada musik menegangkan.”

Petugas di meja sebelah menatap mereka.

Nancy berbisik, “Musiknya sedang istirahat.”

Di dalam map terdapat kronologi pendek. Tidak banyak. Tahun, tempat, peristiwa. Justru karena pendek, perubahan-perubahannya terlihat seperti ketukan keras.

1940: Soegijapranata ditahbiskan sebagai uskup pribumi pertama.

1942: pendudukan Jepang. Misionaris Eropa ditahan. Sekolah, rumah sakit, dan paroki kehilangan banyak tenaga.

Anton berhenti membaca. “Terus siapa yang jalanin?”

Nancy menunjuk baris berikutnya. “Orang-orang lokal. Awam juga.”

Ada catatan tentang kunjungan Soegijapranata ke berbagai tempat untuk membantah kabar bahwa dirinya ditangkap. Ada usaha mengirim makanan dan dana kepada para interniran. Ada perundingan, perlindungan terhadap para suster, dan berbagai pekerjaan yang tidak terdengar heroik sampai dibayangkan dilakukan ketika tentara pendudukan bisa menentukan nasib seseorang dalam satu perintah.

Anton membalik halaman.

Setelah proklamasi kemerdekaan, bendera Merah Putih dikibarkan besar di pastoran Gedangan.

“Simbol,” katanya.

“Iya,” jawab Nancy. “Tapi simbol yang bisa bikin orang ditangkap.”

Anton membaca lagi.

Pada 3 Januari 1946, ibu kota Republik berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Pemerintahan muda itu datang membawa pegawai, keluarga, ketakutan, dan perang yang semakin dekat.

Tiga belas bulan kemudian, pada 13 Februari 1947, Soegijapranata memindahkan pusat Vikariat Apostolik Semarang ke Yogyakarta.

Anton mengulang kalimat itu perlahan.

“Jadi benar kantor.”

Nancy menyandarkan punggung. “Kamu senang?”

“Sedikit.”

Pak Narto, yang sejak tadi melihat rak buku, menoleh. “Kenapa dipindah?”

Anton memeriksa halaman berikutnya. Tidak ada jawaban panjang. Hanya keterangan bahwa keputusan itu menjadi bentuk dukungan nyata kepada Republik dan menunjukkan bahwa umat Katolik tidak berdiri bersama kekuasaan kolonial.

“Karena pusat Republik ada di sini,” jawab Anton.

“Bisa juga tetap di Semarang,” kata Pak Narto.

“Lebih aman?”

“Mungkin.”

“Lebih jauh dari pemerintah Republik,” kata Nancy.

Pak Narto mengangguk. “Dan dari akibat yang diterima pemerintah Republik.”

Di luar, sebuah sepeda motor lewat dengan knalpot terlalu keras. Petugas ruang baca kembali menatap mereka seolah Anton dan Nancy bertanggung jawab atas seluruh kebisingan kota.

Anton menurunkan suara. “Tapi seorang uskup harus netral, kan?”

“Netral terhadap apa?” tanya Nancy.

Pertanyaannya sama sekali tidak terdengar seperti serangan. Itu yang membuat Anton sulit menjawab.

“Konflik politik.”

“Kalau satu pihak mau negara ini berdiri dan pihak lain mau menjajahnya lagi, titik tengahnya di mana?”

“Aku enggak bilang penjajahan ada titik tengahnya.”

“Tapi kamu bilang netral.”

“Aku sedang mencoba paham.”

Nancy menarik map mendekat. “Mungkin dia juga enggak ikut partai. Dia cuma memutuskan akan berada di mana ketika orang-orang mulai ditembaki.”

Pak Narto tidak menambahkan apa pun.

Di halaman selanjutnya tercatat tindakan-tindakan lain. Surat kepada Vatikan. Seruan gencatan senjata melalui radio. Tulisan untuk pembaca di luar negeri ketika blokade Belanda membuat suara Republik sulit keluar. Nasihat kepada Sultan Hamengku Buwono IX agar tetap berada di kota supaya keraton tidak kehilangan fungsinya sebagai lambang persatuan.

Anton membaca bagian itu lebih lama.

Di antara salinan surat itu, satu nama muncul beberapa kali: Sukarno.

“Bung Karno?” Anton menunjuk halaman. “Mereka dekat?”

Pak Narto mendekat. “Cukup dekat untuk saling memahami bahwa Republik ini membutuhkan lebih dari senjata. Ia juga membutuhkan pengakuan.”

Jauh sebelum pindah ke Yogyakarta, Soegijapranata sudah menulis ke Roma tentang keadaan Republik dan pergulatannya menghadapi Belanda. Bagi Anton, garis waktunya mendadak terasa sederhana: seorang uskup Indonesia berbicara kepada Vatikan tentang bangsanya; utusan Takhta Suci kemudian datang dan bertemu pemimpin Republik; beberapa tahun sesudahnya Indonesia dan Vatikan membuka hubungan diplomatik resmi.

Nancy menatap baris-baris itu. “Jadi Soegija jembatannya?”

“Lebih dari itu,” kata Pak Narto. “Dia membantu Roma memahami bahwa Gereja di sini sudah mempunyai tanah air.”

Anton berhenti.

Gereja di sini sudah mempunyai tanah air.

Bukan Belanda. Indonesia.

“Tapi Katolik tetap terhubung ke Roma,” katanya.

“Justru itu menariknya,” jawab Nancy. “Universal tanpa kehilangan rumah.”

Pak Narto mengangguk. “Dan mencintai rumah bukan berarti membenci rumah orang lain. Dalam ajaran sosial Gereja, cinta tanah air bukan sekadar upacara atau slogan. Arahnya kebaikan bersama. Bonum commune. Iman harus kelihatan dalam tanggung jawab terhadap masyarakat tempat kita hidup.”

Hubungan itu tidak berhenti ketika revolusi selesai. Sukarno, presiden sebuah republik muda dengan penduduk mayoritas Muslim, kemudian tiga kali datang ke Vatikan: bertemu Paus Pius XII pada 1956, Paus Yohanes XXIII pada 1959, dan Paus Paulus VI pada 1964. Dalam rangkaian kunjungan itu ia menerima tanda-tanda kehormatan kepausan.

Anton mengangkat kepala. “Tiga Paus?”

“Tiga,” kata Pak Narto.

“Presiden Muslim dari negara yang baru merdeka?”

Nancy menyenggol lengannya. “Sejarah Indonesia ternyata lebih santai soal identitas daripada timeline kamu.”

Anton nyengir, tetapi Pak Narto belum selesai.

“Jangan berhenti di medalinya. Yang penting bukan Sukarno mendapat penghargaan dari Paus. Yang penting: Republik yang beberapa tahun sebelumnya masih berjuang supaya dunia percaya bahwa ia sungguh ada, kini datang ke Roma sebagai bangsa merdeka. Dan diterima sebagai bangsa merdeka.”

Anton melihat kembali nama Soegijapranata. Ia tidak muncul dalam foto-foto besar pertemuan presiden dan Paus itu. Tetapi jejak pekerjaannya terasa di belakangnya.

Soegija dan Sukarno datang dari dunia yang berbeda. Seorang uskup Katolik. Seorang presiden Muslim. Namun keduanya bertemu pada sesuatu yang sangat konkret: Indonesia harus berdiri sebagai rumah bersama, dan agama tidak boleh membuat seseorang kurang mencintai bangsanya.

“Jadi seratus persen Katolik, seratus persen Indonesia itu bukan slogan identitas,” kata Anton.

Pak Narto tersenyum tipis. “Kalau cuma slogan, enggak perlu pindah ke kota yang sedang dikepung.”

Tidak ada satu tindakan besar yang menyelesaikan semuanya. Isinya justru rangkaian keputusan: pergi atau tinggal, bicara atau diam, memakai jabatan untuk melindungi diri sendiri atau menjadikannya jalan bagi orang lain.

Ia melihat lagi tanggal pemindahan pusat vikariat.

“Jadi bukan karena gedungnya,” katanya.

Nancy menunggu.

“Dia memindahkan jarak.”

“Jarak apa?”

Anton mencari kata yang tidak terdengar seperti bahan seminar.

“Jarak antara Gereja sama akibat dari pilihan politiknya.”

Nancy mengangguk pelan. “Nah. Itu baru bukan jawaban Google.”

---

Mereka berjalan keluar menjelang siang. Kota sudah panas. Anton membeli es teh dari pedagang di dekat gerbang, tetapi menolak sedotan plastik yang disodorkan kepadanya. Pedagang itu tampak tidak peduli pada kemenangan moral kecil tersebut.

Ponselnya kembali bergetar.

Raka.

Bang, tempat lain juga batal. Katanya kalau acara tetap jalan, kami bisa dipanggil rektorat. Gak apa-apa kalau sekretariat gak bisa. Saya ngerti.

Sebuah foto menyusul. Enam mahasiswa duduk di lantai teras kos, di antara tumpukan poster dan kursi lipat. Salah satu poster berbunyi: WARGA BUKAN CATATAN KAKI.

Anton menunjukkan foto itu kepada Nancy.

“Kamu ketua,” kata Nancy.

“Pelaksana tugas.”

“Tetap ada kata tugasnya.”

“Kalau aku izinkan, Sang Senior pasti marah.”

“Mungkin.”

“Kalau sekretariat dipermasalahkan, semua kegiatan bisa kena.”

“Mungkin.”

Anton kesal. “Kamu bisa kasih jawaban yang lebih membantu?”

Nancy mengambil es tehnya dan minum langsung dari bibir gelas. “Enggak. Karena yang harus memilih kamu.”

“Terima kasih.”

“Sama-sama.”

Mereka berteduh di bawah pohon. Di seberang jalan, sebuah bendera Merah Putih bergerak malas tertiup angin.

Anton membuka lagi pesan Sang Senior.

Netral dulu.

Tiba-tiba kata itu tidak terdengar seperti posisi. Lebih seperti tempat untuk bersembunyi sambil menunggu orang lain menanggung akibatnya.

Namun Anton juga tahu keberanian gampang dibuat indah kalau risikonya dibayar oleh orang lain. Ia tidak sedang berada di tahun 1947. Tidak ada tentara kolonial di depan sekretariat. Tidak ada alasan untuk berpura-pura bahwa meminjamkan ruangan dua jam setara dengan memindahkan pusat Gereja ke kota revolusi.

Justru karena tidak setara, keputusan itu menjadi lebih memalukan untuk dihindari.

Ia menelepon Raka.

“Ka, acaranya berapa orang?”

Suara di ujung sana langsung hidup. “Paling tiga puluh, Bang. Bisa kurang.”

“Jangan blokir jalan. Selesai jam sembilan. Ruangan dibersihkan. Kalau ada surat atau orang datang, telepon aku.”

Hening dua detik.

“Berarti boleh?”

Anton memandang Nancy. Perempuan itu sedang berusaha mengembalikan es teh yang dicurinya seolah volumenya tidak berkurang.

“Boleh.”

“Makasih, Bang. Serius.”

“Jangan bikin aku menyesal.”

“Siap.”

Telepon ditutup.

Anton langsung mengirim pesan di grup pengurus:

Diskusi Raka pakai sekretariat lusa, pukul 19.00–21.00. Saya yang bertanggung jawab.

Tanda sedang mengetik muncul di bawah nama Sang Senior.

Hilang.

Muncul lagi.

Hilang lagi.

Nancy mengembalikan gelas Anton. “Kelihatannya beliau sedang menyusun konstitusi.”

“Atau surat pemecatan.”

Akhirnya pesan masuk.

Kita bicarakan saat kamu kembali.

Anton memasukkan ponsel ke saku.

“Takut?” tanya Nancy.

“Iya.”

“Bagus.”

“Bagus dari mana?”

“Berarti kamu tahu itu keputusan, bukan gaya-gayaan.”

Mereka berjalan menyusul Pak Narto yang sudah menunggu di mobil. Anton membuka pintu belakang, lalu berhenti.

“Pak,” katanya, “kalau Soegijapranata waktu itu punya jabatan sebagai uskup, ya jelas dia punya ruang buat bertindak.”

“Betul.”

“Kalau orang biasa?”

Pak Narto menunjuk map yang masih dibawa Nancy. Pada halaman terakhir terdapat beberapa nama yang belum sempat mereka baca.

Nancy menyusuri daftar itu dengan ujung jari.

“I.J. Kasimo,” bacanya. “Ini siapa?”

Pak Narto masuk ke mobil.

“Besok,” katanya.

Anton menatap kursi depan yang kini kosong di sisi pengemudi, lalu pada map di tangan Nancy.

Ia mulai curiga perjalanan ini tidak pernah benar-benar kekurangan soal.